Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menerima dengan legawa dan lapang dada keputusan Sekretariat Gabungan Partai Politik (Setgab Parpol) terkait posisi partai tersebut dalam koalisi pemerintahan SBY. Setgab koalisi resmi mendepak PKS dari koalisi pemerintahan menyusul pertemuan di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa (3/4/2012) malam.
"Jika rapat Setgab malam ini sepakat putuskan PKS tidak lagi bagian dari koalisi, maka PKS dengan legawa menerima hal itu," ujar Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq seperti dilansir media, Rabu (4/4/2012) dini hari. Mahfudz mengatakan, ketika PKS memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April yang diyakini akan sangat membebani masyarakat, PKS sadar betul risiko politik yang akan dihadapi.
"Kami akan menunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan PKS. Dalam posisi apa pun, PKS akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak yang sedang dihimpit berbagai persoalan," ujar Mahfudz.
Sebelumnya, Sekretaris Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah, Syarief Hasan, menegaskan, PKS tak lagi menjadi anggota koalisi. PKS dinilai melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan semua anggota koalisi.
"Anggota Setgab saat ini lima partai," kata Syarief kepada para wartawan seusai mengikuti rapat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa malam.